JT - Komisi E DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memprioritaskan program sekolah gratis sebagai solusi untuk memastikan semua anak di Jakarta mendapatkan akses pendidikan yang setara. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk program ini agar dapat terealisasi dengan efektif.

"Soal anggaran, kalau kita tidak membuatnya sebagai prioritas, maka tidak akan ada," tegas Jhonny dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.

Menurut Jhonny, penerapan sekolah gratis di Jakarta sudah mendesak dan dapat membantu mengakomodasi semua anak yang membutuhkan pendidikan tanpa biaya. Ia juga menyoroti bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang pada sumber daya manusia yang perlu perhatian lebih dari pemerintah, tidak hanya pada pembangunan fisik.

"Postur anggaran harus diatur sedemikian rupa agar tidak hanya fokus pada hal-hal fisik saja, tetapi juga pada aspek non-fisik, seperti pendidikan gratis di semua sekolah, terutama swasta untuk keluarga menengah ke bawah," ujar Jhonny.

Jhonny juga menyebutkan bahwa perbedaan mencolok antara sekolah negeri dan swasta—yang satu dibiayai pemerintah dan yang lainnya tidak—menjadi salah satu permasalahan utama dalam sektor pendidikan di Jakarta. Program yang ada saat ini, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), masih belum mencakup semua masyarakat dan belum sepenuhnya mengatasi masalah, termasuk ijazah yang tertahan dan angka putus sekolah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam tahap kajian mengenai usulan program sekolah gratis ini. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengungkapkan bahwa kajian mengenai program ini diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2024.

"Mudah-mudahan akhir tahun ini kajian mengenai sekolah gratis dapat rampung," kata Budi.