JT - Anggota Komisi IX DPR RI Zainuddin Maliki meminta penyelenggara pendidikan di seluruh tingkatan agar bersikap transparan dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurut Zainuddin, transparansi merupakan salah satu poin penting dalam memastikan tidak ada kecurangan dalam PPDB. "Menurut saya, masih juga akan ada masalah kalau mentalitas kita untuk berterus terang, kejujuran, transparansi itu belum ada," kata dia dalam video singkat, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Jumat.
Baca juga : HNW ingatkan isu kebocoran putusan MK tak geser wacana sistem pemilu
Hal tersebut disampaikan Zainuddin untuk menanggapi temuan "siswa titipan" masuk PPDB yang terungkap dalam investigasi salah satu media nasional serta temuan mengenai pemalsuan data di kartu keluarga.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Nuroji meminta kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menindak tegas segala bentuk kecurangan dalam PPDB.
Selain itu, ia juga menyarankan orang tua calon siswa baru dari kalangan ekonomi menengah ke atas agar mendaftarkan putra-putrinya di sekolah swasta. Dengan demikian, kata dia melanjutkan, akses pendidikan gratis dari pemerintah bisa dimanfaatkan oleh calon siswa baru dengan latar belakang ekonomi bawah atau kurang mampu.
Baca juga : BMKG: Waspada Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang di Beberapa Daerah
"Ini justru orang yang mampu berusaha mendapatkan kursi, orang yang tidak mampu direbut dengan membeli kursi itu. Nah tadi, kecurangan itu terjadi karena ada konsumennya juga," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah mengusulkan agar ada pembentukan satuan tugas (Satgas) PPDB yang melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, dan dinas-dinas terkait mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Bagikan
