JT - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kesiapannya untuk menyerahkan kepada aparat penegak hukum setiap kepala daerah yang terlibat dalam praktik judi daring berdasarkan temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Meskipun belum menerima informasi resmi, Tito akan mendalami setiap laporan yang masuk terlebih dahulu.
"Saya akan meminta klarifikasi langsung kepada PPATK mengenai nama-nama kepala daerah yang terlibat," ujarnya usai rapat kerja bersama DPR RI di Jakarta, Kamis.
Baca juga : OJK Minta Blokir 8.500 Rekening Terkait Judi Online Sepanjang 2024
Menurut Tito, ada sebanyak 270 kepala daerah definitif dan 273 kepala daerah penjabat saat ini di Indonesia. Jika terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal ini, Tito tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk mungkin mengumumkan nama-nama mereka.
"Sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan hingga pencopotan dari jabatannya," tegasnya.
Terkait risiko politik, Tito mengingatkan bahwa reputasi negatif dapat berdampak serius terhadap elektabilitas calon kepala daerah di masa mendatang, terutama menjelang Pilkada.
Baca juga : Pemerintah Berikan Subsidi Penerbangan ke Lombok
Sebelumnya, PPATK telah mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR RI dan DPRD diduga terlibat dalam transaksi judi online. Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, juga menegaskan bahwa dugaan keterlibatan dalam praktik tidak wajar ini tidak hanya melibatkan anggota legislatif tetapi juga pejabat eksekutif di daerah.
Untuk menanggapi masalah ini, Bambang menegaskan perlunya langkah tegas untuk menjaga integritas dan moralitas dalam kepemimpinan daerah. * * *
Bagikan
