JT - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memuat poin terkait dengan penyiaran.
DPR menilai bahwa RUU tentang Penyiaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dibahas di lembaga legislatif tersebut.Baca juga : DPD Usulkan Wacana Calon Presiden Jalur Independen Usai Penghapusan Presidential Threshold
Baca juga : Menteri PUPR Minta Gapensi Berperan Tingkatkan Industri Konstruksi
Bagikan
