JT - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memuat poin terkait dengan penyiaran.
DPR menilai bahwa RUU tentang Penyiaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dibahas di lembaga legislatif tersebut.Baca juga : Menko Polkam: Pemerintah Kawal Ketat Arus Mudik dan Stabilitas Keamanan Nasional
Baca juga : Puan Maharani Ajak Masyarakat Ciptakan Dunia Digital Sehat untuk Anak pada Peringatan HAN Ke-40
Bagikan
