JT - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memuat poin terkait dengan penyiaran.
DPR menilai bahwa RUU tentang Penyiaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dibahas di lembaga legislatif tersebut.Baca juga : 13 Personil Polairud Baharkam Polri di Pecat Dengan Tidak Hormat
Baca juga : Gekanas Minta Pemerintah Tangguhkan Kenaikan PPN pada 2025
Bagikan
