JT – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan pihaknya akan melakukan audit investigatif terhadap yayasan yang diduga fiktif dan menerima dana hibah pendidikan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
"Kami akan melakukan audit investigatif, setelah itu hasilnya akan kita serahkan pada penyidik," kata Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (28/4/2025).
Baca juga : Dinas KP2 Batam Pastikan Kota Bebas PMK, Vaksinasi Ternak akan Dilanjutkan
Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi dana hibah pesantren dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar 2026 dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah memangkas dana hibah pesantren pada APBD 2025 guna memperbaiki sistem tata kelola bantuan yang selama ini dinilai tidak merata. Ia juga mengungkapkan adanya temuan yayasan bodong yang menerima bantuan hibah dengan nilai yang besar.
Menurut Dedi, selama ini dana hibah hanya mengalir ke yayasan tertentu yang memiliki kedekatan politik atau akses langsung ke pejabat daerah, bahkan ada oknum yang sengaja membentuk yayasan fiktif untuk mengeruk keuntungan.
Baca juga : Bupati Subang Pastikan Aksi Premanisme di Pabrik Mobil Listrik BYD Telah Ditangani
"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan. Bantuan ke depan akan berbasis program pembangunan, bukan karena aspirasi atau kedekatan politik," tegasnya.
Untuk sementara, Pemprov Jabar menghentikan penyaluran dana hibah tersebut hingga proses verifikasi lembaga pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jabar selesai.
Bagikan
