JT – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk menanggulangi premanisme di lingkungan pabrik yang membuat industri resah dan menghambat investasi di Indonesia.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa Kemnaker akan mengundang semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama dan menghentikan aksi organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak seperti preman.
Baca juga : KLHK Imbau Pemudik Kurangi Sampah
“Jika masalah ini tidak segera ditanggulangi, akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan,” ujar Wamenaker yang akrab disapa Noel dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Sebelum Lebaran, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar telah kembali menyampaikan keluhan terkait premanisme ini.
Berbagai pihak, termasuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi, telah menanggapi isu ini dan menyesalkan tindakan ormas yang menekan pabrik serta perusahaan untuk memberikan sumbangan, pekerjaan, limbah, hingga fasilitas lain.
Baca juga : Pelni Imbau Calon Penumpang Tidak Beli Tiket di Medsos
Belakangan, kelompok ormas bahkan semakin berani meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara intimidatif. Polisi telah menangkap sejumlah preman di Bekasi terkait kasus ini.
Sebagai langkah konkret, Kemnaker akan mengundang berbagai pihak, termasuk HKI, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), serta pemerintah daerah dari Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Bagikan
