JT - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Desk Pilkada telah menerima 296 aduan sepanjang bulan November 2024.
"Secara spesifik, kami dapat sampaikan bahwa ada 296 aduan yang masuk pada bulan November," kata Bima dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11)
Baca juga : Ketentuan Donor ASI dan Sufor dalam Peraturan Pemerintah Berdasarkan UU Kesehatan
Bima menyebutkan bahwa aduan terbanyak berasal dari Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Aduan yang dilaporkan meliputi masalah netralitas ASN, dinamika debat dan kampanye pasangan calon kepala daerah, masalah keamanan, logistik, hingga konflik antarpendukung.
Bima menegaskan bahwa semua aduan tersebut akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan bersama KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Kemendagri juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isu-isu strategis.
Baca juga : KPK Siap Dampingi Pansus Angket Pengawasan Haji DPR
"Jangan sampai semua itu berdampak pada persiapan pencoblosan suara nanti," ujarnya.
Sebagai informasi, Kemendagri telah membangun layanan Desk Pilkada, yang memungkinkan pemantauan potensi konflik di daerah selama 24 jam. Data yang dihimpun dalam Desk Pilkada dapat diperbarui secara real time dan dianalisis secara komprehensif untuk mencegah terjadinya konflik lebih lanjut. * * *
Bagikan
