JT - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan mengungkapkan komitmen pihaknya untuk mengawal transformasi digital dalam industri penyiaran nasional melalui tiga fungsi utama: legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Dalam acara Indonesia Broadcasting Conference 2024, Heryawan, yang akrab disapa Aher, menyatakan, “Pertama, fungsi legislasi. Insya Allah, kami bisa menuntaskan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.” Ini menunjukkan fokus Komisi I pada regulasi yang mendukung perkembangan penyiaran di era digital.

Fungsi kedua adalah pengawasan. Aher menekankan bahwa Komisi I DPR RI akan mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memastikan bahwa peta jalan digitalisasi penyiaran berjalan dengan baik.

“Ketiga, melalui fungsi penganggaran. Kami akan berkomitmen untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai bagi akselerasi transformasi digital penyiaran,” tambahnya. Aher juga menyebutkan pentingnya mendorong program-program strategis, terutama pengembangan infrastruktur digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan pembahasan yang belum terselesaikan dari periode sebelumnya, termasuk mendengarkan penyampaian rancangan kerja dari menteri-menteri yang menjadi pimpinan mitra kerja Komisi I.

Pada Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang berlangsung pada 22 Oktober, anggota dewan menyetujui keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI untuk masa keanggotaan 2024-2029. Rapat tersebut juga menyetujui ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi, di mana Komisi I DPR RI membidangi pertahanan, luar negeri, dan informatika.

Komisi I DPR RI memiliki mitra kerja yang meliputi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kemenkomdigi, Panglima TNI, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. * * *