JT - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menekankan pentingnya subsidi layanan transportasi publik dalam upaya untuk meningkatkan jangkauan pelayanan angkutan umum, termasuk pelayanan angkutan umum berbasis listrik.
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa skema subsidi layanan angkutan umum, termasuk layanan transportasi lintas daerah, secara proporsional telah diterapkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga : Tiga Dampak Positif Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Versi IPOMI
Dia menyampaikan bahwa penerapan skema subsidi dan pengelolaan layanan angkutan umum semacam itu dapat diterapkan di daerah yang lain.
Dia juga mengemukakan perlunya pembentukan badan layanan umum daerah atau BLUD untuk mendukung pengelolaan layanan transportasi publik, termasuk mengupayakan penyediaan dananya.
Pendanaan penyelenggaraan pelayanan transportasi publik, menurut dia, semestinya tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca juga : Chery Tiggo 9 Dipastikan Meluncur di Australia Pertengahan 2025
"Perlu upaya lain untuk mencari pendanaan pengoperasian angkutan umum selain dari APBN atau APBD," katanya.
Djoko menyampaikan bahwa pendanaan pengoperasian layanan transportasi publik antara lain dapat diperoleh dari ongkos penumpang, iklan, pajak kendaraan bermotor, dan retribusi parkir.
Bagikan
