JAKARTATERKINI.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan bahwa pemilih yang memiliki gangguan jiwa (ODGJ) dapat menggunakan hak pilihnya dengan persyaratan menyertakan surat keterangan dari dokter saat menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari, menyampaikan Untuk pemilih dengan disabilitas mental, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat masuk ke dalam TPS.

"Bisa menggunakan hak pilihnya, salah satunya adalah memiliki surat keterangan dari dokter." Pernyataan ini disampaikan dalam Media Gathering KPU DKI di Bogor pada hari Selasa.

Astri menjelaskan bahwa kondisi kesehatan pemilih dengan disabilitas mental cenderung fluktuatif, sehingga penting untuk memastikan keadaan sehat sebelum menggunakan hak suaranya. Surat keterangan kesehatan dari dokter tersebut akan menentukan apakah pemilih ODGJ sedang mengalami delusi atau halusinasi, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk pergi ke TPS.

KPU DKI telah melakukan pemetaan pemilih disabilitas mental yang terpusat di panti-panti, dan mereka akan diberikan pendampingan saat menuju bilik suara. Selain itu, KPU juga akan mengunjungi pemilih yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit.

"Pemilih yang tidak dapat pergi ke TPS akan didatangi oleh petugas antara jam 12.00 hingga jam 13.00, yang akan didampingi oleh pengawas dan saksi," tambah Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya.

KPU DKI Jakarta mencatat bahwa dari total 8,2 juta pemilih, 61.747 di antaranya adalah penyandang disabilitas, termasuk 22.871 orang dengan disabilitas mental atau ODGJ. Meskipun mengalami gangguan mental, pemilih ODGJ tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara karena hak suara mereka dihitung dalam Pemilu 2024.