JT - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat, Farid Bachtiar, mengungkapkan keyakinannya bahwa iklim perpajakan di Jakarta akan tetap sehat meskipun kota ini tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara. Menurut Farid, Jakarta memiliki fasilitas dan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis.

“Dengan adanya fasilitas serta sarana-prasarana yang sudah mapan di Jakarta, pengusaha-pengusaha pun mungkin lebih suka berkumpul dan berbisnis di sini. Ada pelabuhan, pengiriman barang cepat, dan berbagai faktor lainnya,” ujar Farid di Jakarta, Selasa.

Farid percaya bahwa Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi Indonesia, didorong oleh stabilitas pendapatan pajak yang tinggi di kota ini. Di Jakarta Barat, sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar pendapatan pajak dengan total sebesar Rp17,99 triliun atau 49,59 persen.

Lebih jauh, Farid menambahkan bahwa peredaran uang di Jakarta yang mencapai sekitar 70 persen dari total peredaran uang nasional menunjukkan betapa pentingnya kota ini dalam perekonomian Indonesia. Ia meyakini bahwa meskipun Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, kota ini akan tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jakarta tetap akan menjadi kota perdagangan utama. Sekitar 70 persen dari peredaran uang nasional ada di Jakarta, menjadikannya magnet bagi ekonomi kita,” jelas Farid.

Penerimaan pajak di Jakarta, khususnya di Jakarta Barat, juga mendukung pandangan ini. Hingga 31 Juli 2024, Kanwil DJP Jakarta Barat mencatat penerimaan bruto sebesar Rp41,12 triliun, dengan penerimaan neto sebesar Rp36,29 triliun atau 55,98 persen dari target APBN sebesar Rp64,83 triliun. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan 3,33 persen dibandingkan tahun lalu.

Secara nasional, realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 Juni 2024 mencatat penerimaan bruto sebesar Rp1.240,13 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp1.045,32 triliun atau 52,56 persen dari target APBN sebesar Rp1.988,88 triliun.