JT – Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai kemungkinan terbentuknya koalisi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan (PDIP) dalam Pilkada Jakarta 2024 sangat kecil, karena terganjal restu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Megawati lebih memilih berkoalisi dengan partai-partai yang berbasis Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dibandingkan dengan kelompok Islam kanan. Pandangan Megawati lebih berorientasi pada cinta kebangsaan dan tanah air, bukan sekadar politik pragmatis,” ungkap Efriza dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (12/8).

Senada dengan itu, peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa, juga berpendapat bahwa koalisi antara PKS dan PDIP di Pilkada Jakarta sulit terwujud. Hal ini didasarkan pada pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya menyatakan bahwa PDIP tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS.

Sebelumnya, PKS dan PDIP sempat membuka peluang untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Pilkada Jakarta 2024. Namun, PKS kini mempertimbangkan untuk meninggalkan Anies dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang diperkirakan akan mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

"PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi pada Pilkada," ujar Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, pekan lalu.

Meski demikian, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP akan tetap menjaga agar kontestasi Pilkada berjalan sehat dan tidak ada upaya menjegal pihak tertentu.

"Setiap anak bangsa memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan," ujarnya.