JT - Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri, menilai Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, berpeluang menang di Pilkada Jawa Tengah dibanding Jakarta. Hal ini disebabkan oleh pengaruh besar ayahnya, Presiden RI Jokowi, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo.
"Efek Jokowi di Jawa Tengah punya pengaruh besar yang bisa mendongkrak elektabilitas Kaesang di sana, meski ia cenderung politisi muda yang masih belum punya pengalaman politik pemerintahan sebelumnya," kata Aisah saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Baca juga : Illiza Sa'aduddin Djamal Cari Anak Muda untuk Dampingi di Pilkada Banda Aceh 2024
Menurut Aisah, efek Jokowi memberikan modal besar yang sangat berpengaruh untuk mendongkrak dukungan masyarakat terhadap Kaesang di Jawa Tengah. Situasi di Jawa Tengah yang tidak memiliki sosok petahana juga membuat Kaesang tidak memiliki pesaing yang sepadan.
Kondisi tersebut akan berbeda jika Kaesang bertarung di Jakarta karena akan berhadapan dengan petahana, Anies Baswedan. "Tidak ada calon dengan nuansa petahana seperti Anies di Jakarta atau calon lain yang popularitasnya terlampau tinggi sehingga memberikan kesempatan lebih besar mendapatkan dukungan partai besar," kata Aisah.
Dengan masuknya Kaesang, dia yakin akan banyak partai besar yang menjadi koalisi melawan siapapun tokoh yang akan diusung PDIP di Jawa Tengah.
Baca juga : KPU DKI Rekrut 103.000 Petugas KPPS untuk Pilkada 2024
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI menyebutkan akan ada kejutan pada Agustus 2024 terkait nama bakal calon gubernur DKI untuk mengikuti Pilkada 2024. "Calon tentu saja masih sangat dinamis, seperti yang disampaikan Ketum Mas Kaesang di banyak pertemuan, yaitu tunggu kejutannya pada Agustus," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina dalam kunjungan ke Gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Jakarta.
Elva menjelaskan pihaknya masih menjaring pihak potensial untuk bisa menyelesaikan masalah DKI Jakarta, seperti isu kemacetan, darurat sampah di Jakarta, dan masalah kesejahteraan masyarakat, khususnya masalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.