JT - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan bahwa pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan judi online yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia.

"Judi online ini sebenarnya sudah kami teriakkan sejak tiga tahun yang lalu bahwa ini sangat berbahaya dan karenanya, pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya," kata HNW dalam acara Tebar Kurban di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS di Jakarta, Selasa.

HNW mengungkapkan bahwa permasalahan judi online saat ini telah menimpa lebih dari 3,5 juta warga Indonesia, dengan 80 persen di antaranya berasal dari masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke bawah. Kasus terbaru yang menggemparkan adalah seorang polwan yang membunuh suaminya karena terlibat judi online, yang menyoroti dimensi akhlak dan moral yang serius dalam masalah ini.

Selain judi online, HNW yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, menyoroti persoalan pornografi anak di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Indonesia telah mengalami darurat pornografi anak selama tiga tahun terakhir. Ia menyoroti kasus seorang ibu muda yang rela melakukan kejahatan pornografi terhadap anaknya sendiri demi iming-iming uang sebesar Rp15 juta.

Menanggapi kedua isu tersebut, HNW menegaskan perlunya memperkuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Sudah sejak periode yang lalu kami meneriakkan agar satu-satunya kementerian yang membawa nama perlindungan anak, yaitu Kementerian PPPA, itu ditingkatkan kewenangannya. Sehingga dia tidak hanya kementerian yang bersifat koordinatif, tapi juga harus menjadi kementerian yang teknis seperti Kemenpora dan Kementan," ujarnya.

HNW juga menyoroti anggaran Kementerian PPPA yang dinilai masih sangat minim, tidak pernah naik lebih dari Rp325 miliar setiap tahun, bahkan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.