Depok, Jawa Barat, 27/8 (Jakarta Terkini) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Jawa Barat, tengah gencar meningkatkan serapan anggaran proyek fisik 2023 mengingat mendekatnya akhir tahun.

"Kami menerapkan beberapa strategi untuk mempercepat serapan anggaran, salah satunya adalah percepatan proses penagihan, yang sedang kami lakukan," ungkap Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty di Depok, pada hari Minggu.

Menurutnya, percepatan penagihan menjadi penting karena waktu semakin mendekati Anggaran Biaya Tambahan (ABT) atau perubahan anggaran 2023. Hal ini dilakukan melalui pemantauan yang berkelanjutan menggunakan laporan Realisasi Fisik Keuangan (RFK) secara berkala.

Selain itu, Dinas PUPR juga mengadopsi metode konsolidasi pemaketan guna memangkas waktu yang diperlukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyelesaikan pekerjaan.

"Untuk serapan rutin seperti gaji, operasional, BBM, pemeliharaan, semuanya telah dilakukan sesuai dengan jadwal anggarannya," tambahnya.

Citra juga menjelaskan bahwa tahun ini terdapat 2.068 paket pembangunan senilai Rp416 miliar. Proyek-proyek ini termasuk dalam kategori Penunjukan Langsung (PL) dan E-Katalog atau lelang.

Ia mengatakan bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) telah selesai 50 persen dan pencairan dana baru mencapai 18 persen. Dengan asumsi semua paket PL dan kebutuhan rutin telah selesai dicairkan, diperkirakan angka serapan anggaran pada akhir Agustus akan mencapai 69,12 persen.