JAKARTATERKINI.ID - Kepala bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Martin Griffiths, pada Jumat menyatakan bahwa upaya apapun oleh Israel untuk mengubah susunan Jalur Gaza "harus tegas ditolak". Griffiths mengkhawatirkan rencana perpindahan massal warga sipil dari Gaza ke negara ketiga yang saat ini disebut 'relokasi sukarela'. Pernyataan ini meningkatkan keprihatinan besar mengenai kemungkinan perpindahan paksa atau deportasi penduduk Palestina dari Jalur Gaza, yang dilarang keras berdasarkan hukum internasional. Griffiths menekankan bahwa segala upaya untuk mengubah komposisi demografi Gaza harus ditolak dengan tegas.

Beberapa negara telah menawarkan diri untuk menampung warga sipil yang ingin meninggalkan Gaza untuk menyelamatkan diri, tetapi Griffiths menegaskan bahwa setiap orang yang keluar dari Gaza harus diizinkan untuk kembali, sesuai dengan tuntutan hukum internasional. Dia menyatakan bahwa situasi di Gaza tetap mengerikan karena operasi militer Israel yang tanpa henti. Griffiths kembali menekankan tuntutannya untuk gencatan senjata dan mendesak Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan segera untuk mengakhiri perang.

Ilze Brands Kehris, asisten kepala kantor hak asasi manusia, juga menyatakan keprihatinan atas pengungsian besar-besaran di Gaza yang dimulai pada 12 Oktober. Pemerintah Israel memerintahkan warga Palestina di utara Wadi Gaza untuk mengosongkan rumah mereka dan pergi ke selatan, tetapi Kehris mengingatkan bahwa evakuasi paksa semacam itu dapat menjadi pemindahan paksa dan dianggap sebagai kejahatan perang. Kehris menyoroti pernyataan 'menghasut' oleh para pemimpin Israel yang mendorong pemukiman kembali warga Palestina di luar negeri, menimbulkan kekhawatiran bahwa warga Palestina yang dipaksa keluar dari Gaza tidak dapat kembali.

Situasi di Gaza terus memburuk, dengan serangan udara dan darat Israel yang terus berlanjut sejak serangan lintas batas oleh Hamas. Otoritas kesehatan Palestina mencatat ribuan korban jiwa dan banyaknya warga yang terluka, sementara sebagian besar infrastruktur di Gaza mengalami kerusakan atau hancur. PBB mencatat bahwa 85 persen penduduk Gaza telah menjadi pengungsi dengan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Infrastruktur di wilayah tersebut juga mengalami kerusakan signifikan.