JT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan melarang pelaksanaan operasi yustisi terhadap para pendatang usai masa mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.
Ia menilai pendekatan tersebut tidak manusiawi dan tidak sejalan dengan semangat Jakarta sebagai kota yang terbuka.
Baca juga : Amankan Ibadah, Polrestro Jakbar Sterilisasi 185 Gereja
“Satu, kita tidak boleh tidak memanusiakan orang, sehingga nggak ada operasi yustisi yang dulu pernah ada. Saya melarang untuk itu,” ujar Pramono dalam keterangannya di Balai Kota, Jakarta, Jumat (21/3).
Menurutnya, setelah libur Lebaran, banyak warga dari daerah datang ke Jakarta untuk mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik. Ia memahami bahwa Jakarta tetap menjadi magnet bagi masyarakat dari seluruh penjuru tanah air.
“Dengan kondisi ekonomi seperti ini, pasti akan ada kelompok masyarakat yang mencari harapan baru, bertarung di Jakarta. Itulah yang terjadi,” jelasnya.
Baca juga : Polres Jakut Alihkan Arus di Empat Titik Selama Operasi Lilin 2024
Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memantau pendatang baru. Pramono menyebut, apabila ada warga tanpa KTP, maka perlu ada pihak yang menjamin keberadaannya di Jakarta.
“Kita lebih memilih pendekatan yang lebih manusiawi, terbuka, dan transparan. Siapa saja boleh datang ke Jakarta, karena kami tahu kota ini tetap menjadi tempat untuk siapa saja mempertaruhkan harapannya,” ujarnya.
Bagikan
