JT - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028, meskipun saat ini muncul isu pemblokiran anggaran pembangunan IKN.
Dia menegaskan bahwa pemindahan ibu kota tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto, dan proses penyelesaian pembangunan IKN masih terus berjalan.
Baca juga : Polri Rekrut Calon Perwira SIPSS untuk Perkuat Penanggulangan Kejahatan Siber
"Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU," kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2).
Namun, Bahlil mengaku tidak bisa berkomentar lebih jauh terkait teknis pembangunan IKN. Menurutnya, tidak semua ketua umum partai politik memahami detail proses pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
"Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga," ujarnya.
Baca juga : Harga Emas Pegadaian 9 April: Antam dan UBS Turun, Galeri24 Naik
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan IKN bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
"Beda lah, beda," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, di Jakarta, Jumat (7/2).
Bagikan
