JT - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa penambahan jumlah menteri koordinator pada era Kabinet Merah Putih adalah langkah wajar untuk mengimbangi jumlah kementerian dan lembaga yang cukup banyak.
Usai menghadiri pelantikan anggota Kabinet Merah Putih di kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (20/10), Muzani menjelaskan bahwa peran menteri koordinator sangat penting untuk meningkatkan komunikasi antar pejabat.
Baca juga : Kemenkes Tingkatkan Upaya Eliminasi TB HIV, Kasus Naik Jadi 17.136 pada 2024
"Jumlah menteri koordinator yang banyak bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif di antara semua menteri yang jumlahnya bertambah," ungkap Muzani.
Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, terdapat tujuh menteri koordinator, yaitu:
- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
- Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
Baca juga : MK Tegaskan Pentingnya Stabilitas Syarat Usia Pejabat Publik untuk Hindari Ketidakpastian Hukum
Bagikan
