JT - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan bahwa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih menjadi ancaman yang signifikan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menurut Rahmat, isu-isu krusial tersebut berpotensi mengganggu keamanan nasional dan perlu diwaspadai.

"Isu-isu krusial saat ini menjadi potensi yang rawan dalam hal keamanan nasional, seperti penggunaan SARA, netralitas ASN, hingga konteks keserentakan pemilu dan pilkada," ungkap Rahmat dalam forum diskusi yang diadakan bersama Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Jakarta, Rabu.

Rahmat menjelaskan bahwa Bawaslu perlu mengembangkan strategi keamanan nasional bersama Wantannas untuk mencegah terjadinya konflik yang bisa memecah belah masyarakat. Ia menyoroti bahwa penyebaran isu sensitif terkait SARA semakin mudah melalui media sosial, yang dapat memperburuk situasi, terutama di daerah-daerah rawan seperti Papua dan Madura.

Selain isu SARA, Rahmat juga menekankan pentingnya memperhatikan jarak antara penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Ia mengusulkan agar tahapan tersebut tidak terlalu dekat satu sama lain untuk memastikan persiapan yang lebih baik dan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi.

"Seharusnya, jarak penyelenggaraan pemilu dan pilkada lebih dari satu tahun, mungkin dua tahun, agar lebih efektif dan partisipatif," katanya.

Berdasarkan jadwal tahapan Pilkada 2024, KPU telah menetapkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah pada 22 September 2024. Masa kampanye bagi para pasangan calon berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024, dengan pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024, diikuti oleh penghitungan dan rekapitulasi suara hingga 16 Desember 2024. * * *