JT – Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyerukan agar seluruh pihak bersinergi dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang bebas dari diskriminasi terhadap perempuan. Titi mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip dasar Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam proses pemilihan, baik bagi peserta maupun pemilih.

"Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, prinsip dasar CEDAW harus digaungkan kembali agar prosesnya bebas dari diskriminasi," ujar Titi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Titi menegaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan konvensi tersebut menjadi hukum positif yang mengakui hak-hak perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya.

Selain tantangan bagi perempuan sebagai peserta, perempuan pemilih juga menghadapi berbagai kesulitan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya narasi yang relevan dengan peran perempuan dalam visi dan misi kandidat, beban ganda yang sering membuat perempuan tereksklusi, serta praktik jual beli suara yang kerap menargetkan perempuan karena loyalitasnya sebagai pemilih.

"Perempuan juga sering berada dalam situasi relasi patriarki yang membuat pilihan mereka terpaksa dipengaruhi oleh orang lain," jelas Titi.

Ia menekankan pentingnya bagi pemilih perempuan untuk memahami visi, misi, dan program calon kepala daerah agar tidak salah dalam menentukan pilihan.

Meski keterwakilan perempuan dalam Pilkada 2024 masih jauh dari kuota 30 persen, Titi berharap kehadiran tiga calon kepala daerah perempuan di Jawa Timur dapat menjadi titik balik bagi keterwakilan perempuan dalam politik.